iNews , Keerom, Papua – 4 Juni 2025
Ketua LSM Warga Gabung Papua (WGAB), Yerry Basri, SH, MH, mendesak Polda Papua agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan tuntas terhadap proyek pembangunan jembatan di Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, yang hingga kini belum rampung meski telah menghabiskan anggaran dari APBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2024.
Menurut Yerry, proyek strategis yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Provinsi Papua itu mulai dilaksanakan pada Desember 2024, namun hingga Juni 2025, pekerjaan fisik masih terbengkalai di lapangan tanpa progres lanjutan.
“Kami temukan fakta di lapangan, hanya pondasi awal yang dibangun. Tidak ada pekerjaan berarti sejak itu. Proyek ini patut dicurigai bermasalah, baik dari sisi manajemen anggaran maupun komitmen penyelesaian oleh pihak kontraktor dan dinas,” ujar Yerry Basri saat diwawancarai media.
Jembatan Vital Bagi Akses Ekonomi Warga
Jembatan yang berlokasi di Kampung Arsopura tersebut memiliki fungsi vital, karena menjadi akses penghubung antara tiga wilayah utama: Arsopura, Gudang Garam, dan Saifei 42, serta menjadi jalur penting untuk mobilisasi hasil pertanian dan distribusi logistik masyarakat setempat.
“Mangkraknya proyek ini bukan hanya soal pembangunan yang macet, tapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat. Warga sangat dirugikan karena jalur ini satu-satunya akses ke lahan pertanian dan distribusi hasil panen,” jelas Yerry.
Gunakan Dana Publik, Wajib Diperiksa Aparat
Yerry menegaskan, proyek ini menggunakan dana negara melalui APBD Perubahan Provinsi Papua, sehingga keterlambatan dan potensi penyimpangan anggaran harus menjadi atensi serius aparat penegak hukum.
“Kami mendesak Polda Papua, khususnya Ditreskrimsus, untuk segera mengusut tuntas proyek ini. Jika ditemukan unsur korupsi atau penyalahgunaan anggaran, kami minta penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Minim Transparansi, Gubernur Papua Diminta Evaluasi Dinas PUPR
Selain desakan hukum, Yerry juga menyoroti minimnya keterbukaan dari pihak Dinas PUPR Papua, yang hingga kini belum memberi penjelasan publik terkait status proyek dan siapa rekanan pelaksana yang bertanggung jawab.
“Kami sudah mencoba meminta informasi, tapi dinas seakan bungkam. Gubernur Papua wajib segera mengevaluasi kinerja Dinas PUPR, karena ini bukan proyek kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran pembangunan,” tutup Yerry.
( Tim - YRB)
