Jakarta – | Oleh: Reina Laura
Isu keabsahan ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Adalah Rismon Halomoan Sianipar, alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan pakar digital forensik, yang memantik polemik setelah menyuarakan dugaan serius terkait keabsahan akademik Jokowi.
Dalam unggahan kanal YouTube Balige Academy, Rismon menyinggung kewajiban Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai syarat kelulusan UGM yang telah diberlakukan sejak 1979. Ia mempertanyakan, jika Jokowi lulus tahun 1985, di mana bukti pelaksanaan KKN-nya?
“KKN itu syarat mutlak sebelum skripsi. Kalau tak ada datanya, ijazah patut diragukan,” tegas Rismon, Kamis (10/4/2025).
Desak UGM Buka Data Akademik Jokowi
Rismon menantang pihak UGM, khususnya Rektor Ova Emilia, untuk membuka secara transparan data akademik Jokowi—mulai dari lokasi dan tahun KKN, hingga nama dosen pembimbing dan penguji skripsi.
Tak hanya itu, Rismon juga memaparkan hasil analisis wajah menggunakan teknologi deskriptor. Menurutnya, kemiripan antara foto wisuda Jokowi dan foto masa kini hanya 10–30 persen, sehingga menambah daftar kejanggalan.
“Langkah ini bukan provokasi. Ini upaya ilmiah untuk meluruskan sejarah. Jika memang ada kesalahan, rakyat pasti bisa memaafkan,” ujarnya.
Dua Kali Diteror Usai Ungkap Dugaan
Rismon juga mengungkap bahwa dirinya dua kali mengalami teror dari orang tak dikenal setelah menyampaikan pernyataan kontroversial ini. Meski begitu, ia menyatakan tak gentar.
“Ini bukan soal politik, ini soal tanggung jawab moral dan akademik,” tandasnya.
UGM: Jokowi Lulus Resmi, Skripsi Sudah Dipublikasikan
Menanggapi tuduhan tersebut, pihak UGM sebelumnya telah menegaskan bahwa Joko Widodo adalah lulusan sah Fakultas Kehutanan tahun 1985. Bahkan, naskah skripsinya telah dipublikasikan ke ruang publik sebagai bentuk klarifikasi.
Rismon dan timnya berencana mendatangi UGM pada 15 April 2025 untuk meminta klarifikasi langsung. Publik kini menanti apakah langkah ini akan membuka tabir baru, atau sekadar menjadi polemik yang kembali tenggelam dalam riuhnya opini publik. ( Red)