iNEWS, Serdang Bedagai, Sumut —
Proyek rehabilitasi Balai Penyuluhan KB (Keluarga Berencana) di Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, kian menjadi sorotan panas. Pasalnya, bangunan super mini berukuran hanya 4,5 meter x 6 meter—yang secara kasat mata setara dapur rumah sederhana—dipasangi anggaran jumbo mencapai Rp188.890.000.
Proyek ini didanai DAK Tahun Anggaran 2025 dan dikerjakan oleh CV Atika Utami Shakti. Namun publik menilai angka tersebut sama sekali tidak masuk akal, bahkan dinilai terlalu “tebal” untuk ukuran bangunan kotak kecil tanpa sekat dan tanpa pekerjaan berat.
Bentuk Fisik Bangunan: Mini, Sederhana, dan Tanpa Justifikasi Anggaran Besar
Hasil investigasi CNEWS di lapangan menunjukkan bahwa bangunan hanya mengalami:
- pengecatan ulang,
- pemasangan dinding bata/panel ringan,
- atap multiroof standar,
- lantai keramik biasa,
- pintu/jendela standar,
- dan finishing sederhana.
Tidak ada pekerjaan:
- struktur beton besar,
- pondasi dalam,
- ornamen khusus,
- instalasi teknis rumit,
- atau material berkualitas premium.
Bangunan merekat langsung pada struktur lama, tidak tampak renovasi komprehensif yang bisa menjelaskan anggaran hampir Rp200 juta.
Tukang Bangunan: “Tak masuk akal. Bangunan begitu paling habis Rp40–50 juta”
Seorang tukang bangunan berpengalaman yang sering menangani proyek aula sekolah dan kantor pemerintah mengatakan kepada wartawan CNEWS:
“Bangunan itu paling habis 50 juta sudah sangat bagus. Ini mah kotak kosong, cat ulang, ganti atap. Tidak ada yang mahal. Saya bilang Rp200 juta itu tak masuk akal.”
Pendapat ini memperkuat dugaan bahwa proyek ini berpotensi mark-up, penggelembungan harga, atau manipulasi volume pekerjaan.
Bertentangan Dengan Instruksi Presiden Prabowo Soal Efisiensi Anggaran
Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa penggunaan APBN/APBD harus efisien, tepat guna, dan bebas praktik korupsi. Namun proyek DAK di Sergai ini justru terkesan kebablasan dan tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional.
Seorang warga Dolok Masihul bahkan menyampaikan:
“Kalau pusat bicara efisiensi, kenapa daerah malah ‘boros’? Bangunan kecil kok hampir Rp200 juta? Di mana logikanya?”
Peran Konsultan Perencana & Pengawas Dipertanyakan — Publik Minta Dibuka ke Ruang Terang
Konsultan perencana dan pengawas menjadi sorotan tajam. Publik mempertanyakan:
- Dasar penyusunan RAB hingga mencapai Rp188,8 juta.
- Komponen pekerjaan apa yang dinilai mahal?
- Apakah harga satuan sesuai HSPK dan standar SNI?
- Mengapa bangunan mini tanpa spesifikasi berat dinilai seharga bangunan Ruko?
- Siapa yang mengesahkan RAB dan siapa yang memverifikasi progres fisiknya?
Salah satu pengamat konstruksi kabupaten menegaskan:
“Jika RAB benar, harusnya terlihat pekerjaan besar. Tapi bangunannya kecil dan sederhana. Ini menimbulkan tanda tanya besar.”
Tokoh Pemuda : “Ini Harus Diusut. Ini DAK, Bukan Uang Siluman.”
Sejumlah tokoh masyarakat Dolok Masihul menilai proyek ini tidak boleh dianggap sepele. Karena sumber dananya adalah DAK, maka setiap tahapan harus mengikuti aturan ketat.
“DAK itu uang rakyat. Bukan uang keluarga, bukan uang kantong pejabat. Kalau ada kejanggalan, harus diperiksa.”
APH Diminta Turun: Kejaksaan, Polres, BPK, Inspektorat Diminta Audit Menyeluruh
Gelombang desakan publik makin kuat. Mereka meminta:
- Kejaksaan Tinggi Sumut
- Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
- Polres Serdang Bedagai
- Inspektorat Sergai
- BPK RI Perwakilan Sumut
melakukan audit menyeluruh terhadap:
- Perencanaan
- Penyusunan RAB
- Tender dan penunjukan penyedia
- Proses pengerjaan
- Volume pekerjaan
- Serapan anggaran
Publik mencurigai bahwa proyek semacam ini bisa menjadi pola, bukan kasus tunggal.
Pemkab Sergai Diminta Buka Mulut — Sikap Diam Justru Memperkuat Kecurigaan
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun penjelasan resmi dari:
- Dinas teknis terkait,
- PPATK proyek,
- Pejabat pembuat komitmen,
- atau pihak konsultan.
"Sikap diam ini tak sehat," ujar seorang aktivis antikorupsi Sergai.
“Kalau tidak ada masalah, kenapa tidak dibuka saja ke publik? RAB-nya, gambar teknisnya, progres fisiknya. Transparansi itu wajib.”
KESIMPULAN INVESTIGATIF SEMENTARA
Temuan sementara mengarah pada indikasi kuat bahwa:
- Nilai proyek tidak sesuai fisik di lapangan
- Transparansi sangat rendah
- Pengawasan lemah atau sengaja dibiarkan
- Potensi mark-up besar
- Standar efisiensi DAK diduga tidak dijalankan
- Sistem kontrol internal Pemkab Sergai dipertanyakan
Kasus ini berpotensi menjadi puncak gunung es dari pola pembangunan kecil-berbiaya-besar yang selama ini dikeluhkan warga
PPWI ( Persatuan Pewarta warga Indonesia) Sergai Akan Menurunkan TIM Khusus untuk Investigasi Lanjutan
Dalam edisi mendatang, PPWI Sergai akan menurunkan:
- Analisis RAB vs Harga Pasar
- Perbandingan bangunan serupa di kabupaten lain
- Penelusuran struktur CV pelaksana & rekam jejaknya
- Jejak hubungan penyedia dengan jaringan pejabat daerah
- Dokumentasi progres fisik real di lapangan
