iNews - Tanjungpinang | CNews — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Fauzan, secara tegas mendesak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, untuk segera mencopot Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri, Rabu (4/6/2025).
Desakan ini dilontarkan menyusul laporan dan temuan di lapangan terkait dugaan kuat ketidakprofesionalan, sikap tertutup, serta tidak responsifnya pejabat terkait, yang dinilai telah mencederai semangat reformasi birokrasi dan prinsip keterbukaan informasi publik.
“PPTK Diskominfo Kepri kami nilai tidak profesional, sangat tertutup, dan bahkan sulit dijumpai maupun dihubungi. Ini jelas mencoreng semangat transparansi yang semestinya dijunjung tinggi oleh institusi yang mengurusi komunikasi dan informasi publik,” tegas Fauzan kepada media.
Laporan dari Lapangan: Indikasi Penyalahgunaan Wewenang dan Tersumbatnya Informasi
DPD AKPERSI Kepri menerima banyak laporan dari insan pers dan masyarakat yang mengeluhkan dugaan penyalahgunaan wewenang, tidak adanya keterbukaan informasi, dan pelaksanaan program-program Diskominfo yang dianggap tertutup dan minim partisipasi publik.
“Ini bukan sekadar masalah etika birokrasi. Kita bicara soal akuntabilitas anggaran negara, hak masyarakat untuk tahu, dan potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jika praktik ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan runtuh,” ujarnya.
Sebagai organisasi profesi yang menaungi insan pers, DPD AKPERSI menilai penting untuk berdiri di garis depan dalam menjaga fungsi kontrol sosial media dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ultimatum Tegas: Evaluasi atau Turun Aksi
Fauzan memberikan ultimatum tegas kepada Gubernur Kepri agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Diskominfo, serta mencopot PPTK yang dianggap menjadi akar masalah. Bila tidak direspons, AKPERSI siap menggerakkan solidaritas pers untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Jika desakan ini terus diabaikan, kami siap menggelar aksi secara besar-besaran. Jangan sampai birokrasi dibiarkan bekerja sewenang-wenang tanpa kontrol. Kami akan lawan semua bentuk pembungkaman terhadap hak publik atas informasi,” tegas Fauzan dengan nada lantang.
Diskominfo Bungkam, Gubernur Ditunggu Ambil Sikap
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Diskominfo Kepri maupun dari Gubernur Ansar Ahmad atas tuntutan DPD AKPERSI. Masyarakat dan insan pers kini menanti ketegasan sikap pemimpin daerah dalam menjawab persoalan serius ini.
Rilis Resmi DPD AKPERSI Provinsi Kepulauan Riau
“Media adalah benteng terakhir demokrasi. Ketika akses informasi disumbat, maka rakyat kehilangan hak untuk tahu, dan kekuasaan kehilangan legitimasi.”
(Tim AKPERSI – Untuk Demokrasi, Transparansi, dan Marwah Jurnalisme yang Bermartabat)
