Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti kecenderungan pihak bermodal besar yang menguasai media untuk membentuk opini publik di negara tertentu. Hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Pers Nasional ke-79 pada Minggu (9/2/2025).
“Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin memengaruhi masyarakat negara-negara tertentu,” ujar Prabowo.
Meskipun menegaskan komitmen terhadap kebebasan pers, Prabowo mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap berita bohong (hoaks) dan upaya adu domba yang dapat merusak persatuan bangsa.
“Upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai,” tegasnya.
Peran Negara dalam Media dan Kedaulatan Informasi
Di era demokrasi liberal saat ini, pengaruh modal asing terhadap media dinilai semakin kuat, membentuk opini publik sesuai kepentingan mereka. Situasi ini memunculkan kembali wacana perlunya peran negara dalam menjaga kedaulatan informasi dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.
Salah satu usulan yang kembali mengemuka adalah menghidupkan kembali fungsi Departemen Penerangan, seperti pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Pada masa Soekarno (1945–1966), departemen ini berperan dalam membangun kesadaran rakyat terhadap ancaman neo-kolonialisme dan imperialisme. Sedangkan pada era Soeharto (1966–1998), perannya lebih ditekankan pada penguatan semangat pembangunan nasional.
Lebih dari 25 tahun pasca-Reformasi, tantangan baru muncul dengan semakin kuatnya tekanan asing melalui media massa yang berupaya membentuk opini publik. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan nasional jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Beberapa peristiwa politik besar, seperti kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2002, dianggap sebagai bukti bagaimana arus informasi yang tidak terverifikasi dapat memengaruhi stabilitas nasional. Kasus serupa juga terjadi di luar negeri, seperti upaya penggulingan Hugo Chavez di Venezuela, jatuhnya Moammar Khadafi di Libya, serta Saddam Hussein di Irak—yang melibatkan pengaruh media dan intervensi asing.
Dalam konteks ini, penguatan peran negara dalam media dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan informasi dan memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada kepentingan bangsa
(Tim it)
