iNews - Pelalawan, Riau | Menanggapi pemberitaan di sejumlah media online terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Manajemen SPBU 14.284.633 yang berlokasi di Jl. Maharaja Indra, Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, akhirnya angkat bicara.
Klarifikasi disampaikan langsung oleh pihak manajemen saat tim media melakukan kunjungan ke lokasi SPBU pada Selasa (20/5/2025). Dalam pertemuan singkat tersebut, pihak SPBU menyampaikan keberatannya atas informasi yang dinilai tidak sesuai fakta serta meminta agar aparat penegak hukum turut melakukan penyelidikan untuk menghindari simpang siur informasi di publik.
Pertamina dan Migas Sudah Lakukan Sidak
Manajemen SPBU juga mengonfirmasi bahwa pihak dari Migas Pertamina telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dan mengecek rekaman CCTV guna memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi.
“Kami berterima kasih kepada pihak Migas Pertamina dan juga rekan-rekan media yang telah aktif melakukan pengawasan. Kami terbuka dan siap diproses secara hukum apabila terbukti ada pelanggaran,” ujar Wahyu, perwakilan manajemen SPBU 14.284.633.
Klarifikasi: SPBU Layani Sesuai Prosedur
Wahyu menegaskan bahwa tudingan terhadap SPBU-nya tidak berdasar. Ia memastikan bahwa distribusi BBM subsidi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dari Pertamina dan Pemerintah.
“Kami hanya melayani kendaraan yang menggunakan barcode resmi. Jika ada pihak yang memanfaatkan BBM subsidi di luar area SPBU untuk kepentingan yang tidak semestinya, itu di luar tanggung jawab kami,” tegasnya.
Menurutnya, sistem pelayanan di SPBU telah berjalan transparan dan akuntabel, serta setiap pengisian dipantau melalui sistem barcode resmi untuk mencegah penyimpangan.
Apresiasi terhadap Media dan Penegak Hukum
Wahyu juga menyampaikan apresiasinya kepada media yang dinilai ikut berperan dalam pengawasan terhadap kinerja SPBU. “Kami bermitra dengan wartawan, kami tidak alergi terhadap pengawasan. Justru keberadaan media sangat membantu kami agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi,” tambahnya.
Manajemen berharap agar masyarakat dan media tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta menyerahkan sepenuhnya kepada aparat dan pihak berwenang untuk melakukan investigasi jika memang ditemukan indikasi pelanggaran.
( Tim - Syd)
