• Jelajahi

    Copyright © INEWS
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Follow on Google+

    AKTIVIS PAPUA DESAK KAPOLDA PAPUA TENGAH BUBARKAN JARINGAN JUDI TOGEL DI NABIRE

    Admin
    Rabu, 05 November 2025, 11/05/2025 08:45:00 PM WIB Last Updated 2025-11-05T13:45:55Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini




    iNEWS | Nabire, Papua Tengah —
    Fenomena maraknya praktik perjudian Togel (Toto Gelap) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kini memasuki fase yang paling mengkhawatirkan. Aktivitas ilegal itu bukan lagi sembunyi-sembunyi, melainkan telah menjelma menjadi industri bayangan dengan sistem kerja, perputaran uang, dan perlindungan aparat yang terorganisir.

    Di tengah meningkatnya kemiskinan rakyat Papua, perjudian justru tumbuh menjadi “bisnis cepat” yang menjerat masyarakat kelas bawah — dari buruh pelabuhan hingga ibu rumah tangga.


    Koalisi Rakyat Nabire Tuntut Tindakan Nyata




    Gerakan penolakan kini datang dari Koalisi Rakyat Nabire Anti Judi (KRANAJ) yang terdiri dari tokoh adat, pemuka agama, aktivis sosial, dan mahasiswa lokal. Mereka menilai aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Nabire, gagal menjalankan amanah negara dalam menertibkan praktik perjudian yang semakin terang-terangan.


    “Lapak togel di Nabire buka tiap hari, dekat gereja, pasar, dan bahkan pos polisi. Ini bukan lagi rahasia. Kalau polisi pura-pura tidak tahu, itu artinya mereka ikut bermain,” tegas Yerry Basri Mak, SH, MH, aktivis Papua sekaligus Ketua LSM WGAB Papua, dalam pernyataannya kepada CNEWS, Rabu (5/11/2025).

     

    Menurut Yerry, pihaknya telah mengantongi bukti foto, video, dan kesaksian masyarakat yang menunjukkan keberadaan titik-titik perjudian yang masih aktif hingga hari ini.


    “Kami akan serahkan semua bukti itu ke Mabes Polri dan Komisi III DPR RI. Jangan tunggu rakyat bertindak sendiri. Hukum harus kembali jadi panglima di tanah Papua,” ujarnya.

     

    Peta Judi di Nabire: Dari Pasar Oyehe hingga Siriwini


    Hasil investigasi lapangan CNEWS bersama jaringan warga menemukan sedikitnya 12 titik utama perjudian di Kabupaten Nabire, dengan perputaran uang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah per hari.
    Lokasi-lokasi tersebut meliputi:


    • Pasar Oyehe dan Pasar Karang — pusat peredaran togel dengan sistem kupon manual dan taruhan harian.
    • Siriwini dan Kalibobo — dikenal sebagai lokasi permainan rolex dan dadu yang dikendalikan oleh jaringan lapangan.
    • Wonorejo dan Girimuyo — lokasi pengumpulan setoran harian, dengan penjaga tetap dan pengawas berpakaian sipil.


    Salah satu nama yang mencuat dalam laporan warga adalah “Mama Umi”, diduga sebagai pengendali besar jaringan togel Nabire yang memiliki hubungan dekat dengan beberapa oknum aparat.
    Ia disebut menguasai distribusi kupon, membagi wilayah pemasangan, dan mengatur pembagian setoran kepada pengecer.


    “Semua orang di pasar tahu siapa penggeraknya. Tapi kalau disebut nama itu, langsung disuruh diam. Ada yang takut, ada yang sudah pasrah,” ujar seorang pedagang Pasar Karang yang meminta identitasnya dirahasiakan.

     

    Tokoh Gereja: “Ini Bukan Sekadar Dosa, Tapi Kolonialisme Baru”


    Kecaman keras datang dari kalangan gereja dan lembaga adat. Seorang pendeta senior di Nabire menyebut perjudian sebagai bentuk “penjajahan moral baru” yang menghancurkan rakyat Papua dari dalam.


    “Perjudian adalah alat penghancur masyarakat yang paling halus. Ia menghisap harapan rakyat kecil, menciptakan ketergantungan, dan menumbuhkan korupsi kecil di tingkat bawah,” ujarnya.

     

    Ia menambahkan, di banyak keluarga jemaat, dampak sosial perjudian sudah terasa: utang menumpuk, anak putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga meningkat, dan kemiskinan makin parah.


    “Kalau aparat tidak bisa hentikan, berarti mereka ikut menikmatinya. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap rakyat Papua,” tegasnya.


    Ekonomi Papua Terkuras, Uang Judi Mengalir ke Luar Daerah


    Dari hasil penelusuran ekonomi, perputaran uang judi di Nabire diperkirakan mencapai Rp1–2 miliar per minggu, sebagian besar mengalir ke luar daerah melalui sistem setoran ke bandar besar di Jayapura dan Manado.
    Artinya, uang rakyat Papua tidak kembali ke ekonomi lokal, tetapi tersedot dalam jaringan keuangan ilegal yang beroperasi antardaerah.


    Sejumlah pengamat ekonomi menilai fenomena ini sebagai “drainase ekonomi rakyat Papua” — di mana hasil kerja keras masyarakat habis dalam permainan angka, sementara pelaku besar menikmati keuntungan tanpa sanksi hukum.


    Presiden Prabowo: “Judi dan Narkoba Adalah Musuh Negara”

    Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan pemberantasan judi online dan narkoba sebagai bentuk perang melawan penghancur moral bangsa.
    Namun di tingkat daerah, kenyataan di lapangan jauh berbeda: aktivitas perjudian makin terbuka, sementara aparat daerah memilih diam atau sekadar melakukan razia formalitas.


    “Kalau Presiden sudah tegas, tapi di daerah dibiarkan, itu berarti perintah negara diabaikan. Kapolda harus bertanggung jawab,” ujar Yerry Basri Mak.


    Ketimpangan Hukum: Pengecer Ditangkap, Bandar Dibiarkan


    Secara hukum, Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian secara eksplisit melarang semua bentuk perjudian.
    Namun di Nabire, hukum berjalan terbalik. Dalam beberapa bulan terakhir, polisi hanya menangkap beberapa pengecer kecil, sedangkan bandar utama dan oknum pelindungnya tetap aman.


    “Yang ditangkap cuma pelaku kecil untuk pamer kinerja. Begitu media ramai, lapak tutup dua hari, lalu buka lagi. Ini penghinaan terhadap hukum,” tambah Yerry.

     

    Tiga Tuntutan Rakyat Papua untuk Kapolda dan Kapolres Nabire


    Koalisi Rakyat Nabire menyampaikan tiga tuntutan tegas:


    1. Menutup seluruh lapak judi dan togel di wilayah Nabire.
    2. Menangkap dan menjerat bandar besar beserta jaringan pelindungnya.
    3. Menindak tegas oknum aparat yang terbukti membekingi kegiatan perjudian.

    “Kami tidak mau lagi razia seremonial. Kami butuh tindakan nyata. Kalau tidak, kami akan minta Mabes Polri, Komisi III DPR RI, dan Kemendagri turun langsung,” tegas aktivis WGAB Papua itu.

     

    Ancaman Aksi Moral dan Rakyat Turun ke Jalan


    Tokoh adat dan agama kini tengah mempersiapkan aksi moral dan doa bersama lintas gereja dan denominasi adat sebagai bentuk peringatan keras bagi aparat daerah.
    Jika tidak ada perubahan dalam dua pekan ke depan, mereka akan menggelar aksi damai besar-besaran di depan Mapolres Nabire dan Kantor Bupati untuk menuntut pembersihan total jaringan perjudian.


    “Papua harus bangkit lewat kerja keras dan iman, bukan lewat togel. Kalau kita diam, generasi kita akan tumbuh dalam budaya kalah dan apatis,” ujar salah satu pemuka adat.

     ( Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini